TENTANG: TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PIHAK LAIN.
TENTANG: PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI DALAM RANGKA PENANDATANGANAN
DOKUMEN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH.